GEBUK PHK, Jakarta - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan begitu menyakitkan bagi kaum buruh. Bukan saja akan kehilangan mata pencaharian, tapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan buruh.
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Eko Maryadi mengatakan, buruh termasuk para jurnalis kerap kali menghadapi ancaman PHK dari perusahaan.
"PHK merupakan salah satu musuh kaum buruh. Belum lagi ketika diberhentikan, buruh tidak mendapatkan upah dan kompensasi yang seharusnya ditanggung perusahaan," terang dia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Saat membawa pemecatan tersebut ke ranah hukum, Eko menilai, buruh tak mampu melawan pihak perusahaan yang datang dengan pembela hukum alias pengacara. "Ancaman PHK selalu datang jika buruh tidak menerapkan mekanisme sesuai prosedur perusahaan," jelasnya.
Dia mencontohkan, kondisi memprihatinkan ini menimpa salah seorang wartawati yang bekerja di sebuah media televisi ternama di Indonesia. Wartawati itu mengaku mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan media tersebut.
"Padahal di sela-sela tugasnya, wartawati itu sedang memperjuangkan kesejahteraan wartawan lain di medianya dengan mendirikan serikat pekerja. Namun karena alasan komunitas kurang baik, akhirnya wartawati itu di non job kan hingga tak menerima gaji saat masih menjabat sebagai wartawati," keluh dia.
Eko mengatakan, perusahaan media seharusnya dapat menjadi contoh baik bagi perusahaan lainnya dengan membebaskan keberadaan serikat pekerja di lingkungan perusahaan.
Pernyataan tersebut didukung Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka. Menurutnya, keberadaan serikat pekerja memang harus ada di masing-masing perusahaan, termasuk media supaya menjadi kekuatan bagi buruh untuk dapat menyalurkan aspirasinya.
"Bapak saya dulunya pendiri serikat pekerja. Jadi saya akan membela serikat pekerja meski saya tak lagi terpilih pada pemilu 2014," tandasnya. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar