Penggelontoran Dana Meningkatkan Daya Beli Rakyat?

Bloomberg.com pada tanggal 24 November 2008 mengatakan bahwa, pemerintah AS menyediakan dana lebih dari AS$7,76 trilyun dari uang para pembayar pajak, setelah sebelumnya menjamin hutang Citigroup Inc sebesar AS$306 milyar, dan mengeluarkan AS$700 miliar dolar untuk menyelamatkan institusi-institusi keuangan. Jumlah itu bernilai dua pertiga dari seluruh nilai barang yang diproduksi di negeri itu tahun lalu.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rp. 1 trilyun untuk menalangi kerugian Bank Century, dan Rp 4 trilyun untuk membeli saham-saham BUMN agar nilainya tidak melorot. Insentif fiskal, seperti penurunan tarif pajak penghasilan badan dari... selengkapnya KLIK DISINI

Minimnya Jumlah Serikat Pekerja Menjadi Tantangan Penting FSPM Independen

GEBUKPHK, Jakarta - Minimnya jumlah serikat pekerja di media merupakan perkembangan kurang menggembirakan dari potret industri media dalam satu dekade ini. 

 

Saat jumlah perusahaan media melonjak pesat sejak tahun 1998 menjadi lebih dari 2.000 hingga akhir tahun 2012, serikat pekerja yang ada hanya sekitar 35. Tingginya ketimpangan antara jumlah perusahaan media dan serikat pekerja ini merupakan ironi, karena terjadi di perusahaan media yang selama ini kerap menyuarakan nilai dmeokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia. 

 

Ada sejumlah penyebab dari minimnya jumlah serikat pekerja media ini. Ada faktor kurangnya kesadaran untuk menggunakan hak berserikat. Lainnya, dan ini yang tak kalah penting, masih kuatnya penolakan manajemen perusahaan media untuk menerima kehadiran serikat pekerja atau inisiatif pembentukannya, seperti yang... selengkapnya KLIK DISINI

Kelalaian Disnakertrans DKI Jakarta Rugikan Korban Union Busting!

GEBUK PHK, Jakarta - Konstitusi menjamin hak setiap warga negara dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Begitupun dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Namun perlakuan yang diberikan manajemen PT Indonesia Finanindo Media, perusahaan media penerbit harian Indonesia Finance Today (IFT) terhadap jurnalisnya telah melampaui batas. 13 Orang jurnalis IFT yang memperjuangkan hak normatif mereka dengan membentuk Serikat Pekerja "Serikat Karyawan IFT" justru dipecat secara sepihak oleh manajemen.

Pemecatan sepihak itu terkait erat dengan sikap Serikat Karyawan IFT yang menuntut manajemen mengembalikan pemotongan gaji sepihak 5%-27,5% yang dimulai Februari 2012, membayarkan kompensasi tunai atas tunggakan Jamsostek selama lebih dari setahun, dan selengkapnya KLIK DISINI

36 Buruh Perempuan Menggugat Pengusaha

GEBUK PHK, Jakarta - Seribu angkah terus ditempuh, tanpa pernah terlintas untuk menyerah, tanpa pernah terlintas untuk mundur. Hal tersebut tergambar dari kisah kasus 36 Buruh yang diberhentikan secara semena-mena oleh Pengusaha. 

 

Nurmi bersama 35 rekan buruh perempuan yang sudah belasan tahun bekerja di PT. Surya Pasific Sejahtera dipaksa untuk mengundurkan diri akibat kebakaran yang dialami oleh perusahaan pada 13 Pebruari 2012. 

 

Atas dalil dalam keadaan memaksa/force majeur, Pengusaha memaksa seluruh pekerjanya untuk segera mendandatangani surat pengunduran diri, jikalau ditolak maka Pekerja tidak akan mendapatkan upah setengah bulan dan juga uang kebijaksanaan. Sejak awal Nurmi dan 35 rekannya menolak dengan keras tindakan pemaksaan pengunduran diri yang dilakukan oleh Pengusaha. 

 

Berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang... selengkapnya KLIK DISINI

Open Letter: Asian Social Movements Urge European Countries To Ratify Domestic Worker ILO Convention C-189

Who we Are?

From 14 to 16 September 2013 - facilitated by Word Solidarity Belgium - Trade Unions and other social movements from Cambodia, India, Indonesia and Neval gathered in Hong Kong to share and to experience the realities of domestic worker coming from their countries and working abroad in Hong Kong. Last five years these organisations had regular consultations and organized campaigns to emphasize and improve the working conditions of domestic worker. Their contributions in the process towards the adoption of the ILO Convention 189 on decent work for domestic workers cannot be underestimated. The objective of the Hong Kong gathering was to build better... selengkapnya KLIK DISINI

Kronologis Aksi Buruh Saos Ratu Tolak PHK Semena-mena

Nomor : 97/II-Eks/PP FPPBI/IX/2013
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Kronologis Kejadian

Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK Antara Perusahaan Kecap, Petis, dan Saos RATU
Dengan Buruh Perusahaan RATU yang tergabung dalam SBTK FPPBI Perusahaan RATU

Menyampaikan dengan hormat,

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat dimuka Umum beserta aturan pelaksananya;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta aturan pelaksananya;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan pelaksananya;

Hari Tjahyono, Thoha Maksum, Iis Ratnawati, Moh. Arifin, M. Afid, Rizqy Cipto Rahmadhani, Umi Maslaha selaku Pimpinan Pusat Federasi Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia dengan ini hendak menyampaikan penjelasan dan kronologis kejadian perselisihan Ketenagakerjaan antara Para Buruh denga... selengkapnya KLIK DISINI

AJI Sayangkan Upah Jurnalis di Jakarta Masih di Bawah Standar

GEBUK PHK, Jakarta - Menjelang peringatan hari buruh internasional pada 1 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyusun upah layak jurnalis tahun 2013 dan melakukan survei upah para jurnalis di Jakarta saat ini.

 Pada tahun ini AJI Jakarta menetapkan standar upah layak tahun ini sebesar Rp 5,4 juta.  Standar upah layak ini berlaku untuk jurnalis setingkat reporter dengan pengalaman kerja selama satu tahun.

“Penetapan upah ini dilakukan setelah menyusun berbagai komponen dan harga kebutuhan hidup layak sesuai dengan ketetapan peraturan yang berlaku,” ujar Umar Idris, Ketua AJI Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2013).

Menurut Umar Idris, AJI Jakarta menyusun upah layak ini terdiri 40 jenis kebutuhan... selengkapnya KLIK DISINI

Hakim Kabulkan Gugatan Pekerja Outsourcing

GEBUK PHK, Jakarta - Dalih pihak perusahaan yang menyebut pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dinilai hakim tak terbukti.
ADY

Majelis hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan pekerjaoutsourcing PT Graha Sarana Duta (GSD). Majelis hakim yang terdiri dari Nur Ali sebagai ketua, beranggotakan Juanda Pangaribuan dan Supono menolak PHK yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerjaoutsourcing itu. Bahkan hakim memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali kelima pekerja yang di PHK. Sepanjang persidangan majelis menilai tergugat tak kunjung mengajukan bukti yang menunjukan bahwa tergugat telah memenuhi... selengkapnya KLIK DISINI