GEBUK PHK, Jakarta - Aktivis Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) menilai posisi tawar buruh di Tanah Air dinilai semakin hari kian lemah di depan pengusaha atau pun pemodal. Aktivis melihat begitu mudahnya pengusaha melakukan pemutusan kontrak hubungan kerja alias PHK tanpa alasan yang jelas.
Aktivis Gebuk PHK menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak yang membawahi urusan ini dinilai gagal memfasilitasi hak-hak buruh yang dilanggar pengusaha nakal. Padahal, banyak sekali perundang-undangan yang dikeluarkan Kemenakertrans yang dilanggar para pemilik modal.
"Karena itu, kami akan mendeklarasikan 1.000 buruh melawan PHK pada September 2013. Dan bulan selanjutnya 5.000 buruh akan dikerahkan untuk menduduki Kemenankertrans," ujar aktivis Gebuk PHk, Maruli, di posko pengaduan buruh di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (28/7/2013).
Selain itu, Maruli juga menegaskan pihaknya akan memaksa lembaga Ombudsman untuk mengeluarkan surat rekomendasi mengenai kinerja Kementerian yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Rekomendasi aktivis, Muhaimin dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
"Hampir dalam periode Muhaimin ini tidak ada kebijakan yang baik. Yang ada pelanggaran terus menerus yang dilakukan perusahaan," tukas Maruli. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar