GEBUK PHK, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) secara tegas menentang rencana pemerintah menaikkan tarif royalti batu bara serta menaikkan bea keluar ekspor batu bara. Kebijakan ini diyakini sangat menekan pengusaha tambang di saat harga batu bara sedang anjlok.
Ketua Tim FGD APBI Pandu Sjahrir mengatakan, jika pemerintah tetap memaksa menerapkan kebijakan ini dampaknya akan sangat besar. Menurutnya, kebijakan ini bakal berimbas ke pemecatan karyawan pertambangan.
Ini bisa saja terjadi karena pengusaha tambang akan kesulitan dalam pembayaran gaji bersamaan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk bea keluar.
"Cost ini naik, nanti pajak-pajak lain juga akan dinaikkan. Bagaimana bayar pegawai, pengusaha harus berpikir lagi bagaimana tidak ada PHK dan bagaimana agar perusahaan tidak tutup tambang," katanya di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/9).
Menurut Pandu, turunnya harga batu bara di pasar internasional diakibatkan banyaknya batu bara yang diproduksi secara ilegal.
"Harga turun karena pasokan batu bara melimpah, yang bikin melimpah adalah batu bara yang diproduksi secara ilegal," ujarnya.
Bea keluar yang akan diterapkan pemerintah, menurut APBI telah menyalahi aturan karena tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar