Pihak militer dan polisi setempat telah berpihak kepada perusahaan.
GEBUK PHK, Jakarta - DPR mendesak manajemen PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) di Sangatta, Kalimantan Timur, untuk segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan karyawan yang diduga cacat hukum. Hal ini disampaikan anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh di Jakarta, akhir pekan ini.
Dia menuturkan, berdasarkan laporan yang masuk, telah terjadi masalah hukum yang menimpa anggota PUK Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (SP KEP) TCI. Bermula dari masalah ketenagakerjaan yang telah telah diputarbalikkan fakta menjadi masalah pemutusan hubungan kerja dan telah memidanakan beberapa orang pengurus Serikat Pekerja setempat. Pada peristiwa tersebut, pihak militer dan polisi setempat telah berpihak kepada perusahaan.
Poempida menilai, telah terjadi ketidakadilan terhadap anggota PUK SP KEP yang semula menuntut perbaikan kesejahteraan kerjanya, akhirnya berujung PHK dan beberapa pengurus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasar Pasal 335 dan 368 KUHP.
“Ketidakadilan telah dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja yang menuntut perbaikan kesejahteraan kerja,” ujar dia.
Komisi IX pun berencana memanggil jajaran manajemen PT TCI untuk meminta penjelasan terkait kasus ketenagakerjaan yang sudah berlangsung lama dan tak jua terselesaikan.
“Kami berencana akan panggil jajaran manajemen PT TCI untuk audiensi dengan Komisi IX DPR mengenai kasus tersebut,” ucap Poempida.
Poempida berharap agar kasus ketenagakerjaan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
"Sebagaimana prinsip pemerintah yang pro job, pro poor dan pro growth, tentunya situasi ini sangat tidak mendukung program pemerintah tersebut. Saya yakin dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kasus ketenagakerjaan pekerja TCI akan terselesaikan dengan baik,” ujar politikus Golkar ini. (sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar